Mantan Anggota DPR RI Ahmad Yani memprediksi, Pilgub DKI Jakarta 2017 hanya akan diperebutkan oleh dua pasangan saja. Menurutnya, pusa...
Mantan Anggota DPR RI Ahmad Yani memprediksi, Pilgub DKI Jakarta 2017 hanya akan diperebutkan oleh dua pasangan saja.
Menurutnya, pusaran pertarungan akan berlangsung sengit antara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno melawan Agus Harimurti-Sylviana Murni.
“Pilkada DKI ini akan berlangsung ketat. Tapi, pertarungan bisa dibilang hanya persaingan antara pasangan Anies-Sandi versus Agus-Sylvi,” kata Yani saat berbincang dengan TeropongSenayan, di TIM, Cikini, Jakarta, Sabtu (1/10/2016).
Sedangkan peluang petahana Ahok, menurut Yani, sudah tamat. Mengingkat elektabilitas Ahok yang terus merosot hingga dibawah angka 50 persen.
“Sebagai petahana, survei terakhir memperlihatkan elektabilitas Ahok yang dibawa 50 persen sulit ditolong, dia sudah game over. Hampir mustahil untuk di-rebound,” katanya.
Yani menilai, kekecewaan dan kemarahan warga Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok sudah klimaks. Hal itu semakin diperkuat hasil simulasi survei terakhir.
Baru-baru ini, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha menjelaskan, elektabilitas calon petahana Ahok berada di angka 40,77 persen. Sedangkan duet Anies-Sandi terus menanjak mendekati petahana, yaitu di angka 36 persen.
Sementara, dua pasangan lain Agus-Syilvi sebelumnya belum masuk ke bursa survei jika diduetkan.
“Ini akan sangat sengit, persaingannya hanya dua paslon lain yakni Anies Vs Agus. Keduanya memberikan pilihan alternatif bagi warga Jakarta yang sudah muak dengan Ahok,” tegas mantan kolega Ahok di Komisi III DPR RI itu.
Dijelaskan Yani, penyebab lain Ahok ditinggal masyarakat karena selama duduk di kursi DKI-1 menggantikan Jokowi, Ahok kerap melakukan kebijakan kontraproduktif.
“Program unggulan yang akan membangun kampung deret, mana? Koar-koar bersih tidak korupsi, tetapi Pemprov DKI dapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dalam tiga tahun berturut-turut,” beber Yani.
Selain itu, Yani juga menyebut gaya kepemimpinan Ahok yang selama ini berlaga seperti penguasa otoriter juga menambah alasan kekesalan pemilih hak suara di DKI.
“Komunikasi Ahok dengan DPRD yang sangat buruk, orang yang rasional akan menganggap sebagai tanda Ahok tidak cakap dalam memimpin. Ingat, tanpa kerjasama yang baik dengan legislatif, mustahil Pemda DKI bisa memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan. UU kita jelas mengamanatkan eksekutif dan legislatif wajib bersama-sama, tidak bisa semau-maunya jalan sendiri,” tegas politisi PPP ini.(ts/pm)
